Make your own free website on Tripod.com

Anti Penyiksaan

KONVENSI MENENTANG
PENYIKSAAN DAN PERLAKUAN ATAU
PENGHUKUMAN LAIN YANG KEJAM, TIDAK MANUSIAWI
DAN MERENDAHKAN MARTABAT MANUSIA


Diterima dan terbuka untuk penandatanganan, ratifikasi dan aksesi
olah Resolusi Majelis Umum 39/46 tanggal 10 Desember 1984.
Mulai berlaku: 26 Juni 1997, sesuai Pasal 27 (1)



Negara-negara Pihak pada Konvensi ini

Menimbang bahwa sesuai dengan prinsip-prinsip dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, pengakuan atas hak-hak yang sama dan hak-hak yang tidak boleh dipisahkan dari semua umat manusia merupakan landasan kebebasan, keadilan dan perdamaian di dunia.

Mengakui bahwa hak-hak tersebut melekat pada martabat manusia sebagai pribadi.

Menimbang bahwa kewajiban Negara-negara dalam Piagam, terutama Pasal 55, yaitu untuk memajukan penghormatan dan pentaatan yang universal terhadap, hak asasi dan kebebasan manusia yang mendasar.

Mengingat Pasal 5 Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia dan Pasal 7 Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik, yang menyatakan bahwa tak seorang pun boleh menjadi sasaran penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia.

Mengingat pula Deklarasi Perlindungan bagi Semua Orang dari Sasaran Mengingat pula Deklarasi Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia, yang diterima oleh Majelis Umum pada tanggal 9 Desember 1975.
Berkeinginan untuk menjadikan lebih efektif perjuangan menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak anusiawi atau merendahkan di seluruh dunia.

Telah menyepakati sebagai berikut:


BAB I

Pasal 1

1.       Untuk tujuan Konvensi ini, istilah "penyiksaan" berarti setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk memperolah pengakuan atau keterangan dari orang itu atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh orang itu atau orang ketiga, atau mengancam atau memaksa orang itu atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan pejabat publik. Hal itu tidak meluputi rasa sakit atau penderitaan yang semata-mata timbul dari, melekat pada, atau diakibatkan oleh suatu sanksi hukum yang berlaku.

2.       Pasal ini tidak mengurangi berlakunya perangkat internasional atau peraturan perundang-undangan nasional yang mengandung atau mungkin mengandung ketentuan-ketentuan dengan penerapan yang lebih luas.

Pasal 2

1.       Setiap Negara Pihak harus mengambil langkah-langkah legislatif, administrasi, hukum, atau langkah-langkah efektif lainnya untuk mencegah tindak penyiksaan di dalam wilayah hukumnya.

2.       Tidak ada terdapat pengecualian apapun, baik dalam keadaan perang atau ancaman perang, atau ketidakstabilan politik dalam negeri atau maupun keadaan darurat lainnya, yang dapat digunakan sebagai pembenaran penyiksaan.

3.       Perintah dari atasan atau penguasa tidak boleh digunakan sebagai pembenaran penyisaan.

Pasal 3

1.       Tidak ada Negara Pihak yang boleh mengusir, mengembalikan (refouler), atau mengekstradisi seseorang kenegara lain apabila terdapat alasan yang cukup kuat untuk menduga bahwa orang itu dalam bahaya karena menjadi sasaran penyiksaan.

2.       Untuk menentukan apakah terdapat alasan-alasan semacam itu, pihak berwenang harus mempertimbangkan semua hal yang berkaitan, termasuk apabila mungkin, terdapat pola tetap pelanggaran yang besar, mencolok, atau massal terdapat hak asasi manusia di negara tersebut.

Pasal 4

1.       Setiap Negara Pihak harus mengatur agar tindak penyiksaan merupakan tindak pidana menurut ketentuan hukum pidananya. Hal yang sama berlaku bagi percobaan untuk melakukan penyiksaan dan bagi suatu tindakan oleh siapa saja yang membantu atau turut serta dalam penyiksaan.

2.       Setiap Negara Pihak harus mengatur agar tindak pidana dapat dihukum dengan hukuman yang setimpal dengan pertimbangan sifat kejahatannya.

Pasal 5

1.       Setiap Negara Pihak harus mengambil langkah-langkah yang diperlakukan dalam menetapkan kewenangan hukumannya (Jurisdiction) atas pelanggaran yang disebut pada Pasal 4 dalam hal-hal berikut:

a.       Apabila tindak pidana dilakukan didalam suatu wilayah hukumannya atau diatas kepal laut atau pesawat terbang di negara itu:

b.       Apabila pelaku yang dituduh adalah warga dari negara tersebut:

c.        Apabila korban dianggap sebagai warga negara tersebut, dan negara itu memandang perlu:

2.       Setiap Negara Pihak harus mengambil tindakan yang diperlukan untuk menetapkan kewenangan hukumnya atas tindak pidana dalam kasus yang pelaku tindak pidana yang dituduh itu berada di wilayah kewenangan hukumnya dan negara itu tidak menyerahkannya. Mengekstradisikannya sesuai dengan Pasal 8 kenegara lain sebagi mana tersebut dalam ayat (1) Pasal ini.

3.       Konvensi ini tidak mengesampingkan kewenangan hukum pidana apapun yang diberlakukan sesuai dengan hukum nasional.

Pasal 6

1.       Setelah yakin, pengujian informasi yang tersedia untuk itu, bahwa keadaan menghendakinya, semua Negara Pihak yang diwilayahkan terdapati orang yang diduga telah melakukan tindak pidana yang disebut dalam Pasal 4, harus menahan orang itu atau mengambil tidakan hukum lain untuk menjamin kehadirannya penahanan dan tindakan hukum lain itu harus disesuaikan dengan hukum negara tersebut, tetapi dapat diperpanjang dalam jangka waktu tertentu yang diperlukan agar memungkinkan prosedur pidana atau ekstradisi dilaksanakan.

2.       Negara tersebut harus segera melaksanakan penyelidikan awal berdasarkan fakta yang ada.

3.       Seseorang yang ditahan berdasarkan ayat (1) Pasal ini harus dibantu untuk segera berhubungan dengan perwakilan terdekat negara, tempat ia menjadi warga negara, atau jika ia tidak memiliki kewarganegaraan, dengan perwakilan negara tempat ia biasa menetap.

4.       Apabila suatu negara, sesuai dengan pasal ini, telah menahan seseorang, negara tersebut harus segera memberitahukan kepada negara yang disebut dalam pasal 5 ayat (1) tentang kenyataan bahwa orang tersebut benar berada dalam tahanan dan alasan penahanannya. Negara yang melakukan penyelidikan awal sebagai mana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini harus segera melaporkan temuannya kepada negara termaksud dan menyampaikan apakah pihaknya akan melaksanakan kewenangan hukum.

Pasal 7

1.       Negara Pihak yang diwilayah kewenangan hukumnya ditemukan seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana disebut dalam Pasal 4, pada kasus yang dimaksud dalam Pasal 5, jika negara itu tidak mengekstradisikan, harus mengajukan kasus itu kepada pihak yang berwenang untuk tujuan penuntutan.

2.       Pihak-pihak yang berwenang ini harus mengambil keputusannya dengan cara yang sama seperti dalam mengambil keputusan pada kasus tindak pidana biasa lain yang menurut hukum itu merupakan tindak pidana berat. Dalam kasus yang disebut dalam Pasal 5 ayat (2) standar pembuktian yang diperlukan dan penghukuman sama sekali tidak bolah kurang kerasnya dibandingkan dengan standar pembuktian yang diterapkan pada kasus-kasus yang disebut dalam Pasal 5 ayat (1).

3.       Seseorang yang sedang diajukan ke sidang pengadilan sehubungan dengan suatu tindak yang disebut dalam Pasal 4 harus dijamin mendapatkan perlakuan adil pada semua tahap proses pengadilan.

Pasal 8

1.       Tindak pidana yang disebut dalam Pasal 4 harus dianggap sebagai tindak pidana yang dapat diekstradisi di dalam setiap perjanjian yang telah dibuat diantara Negara Pihak. Negara Pihak harus memasukan tindak pidana semacam itu sebagai tindak pidana yang dapat diekstradisikan dalam setiap perjanjian ekstradisi yang disepakati diantara mereka.

2.       Dalam hal suatu Negara Pihak yang mensyaratkan adanya suatu perjanjian untuk melakukan ekstradisi menerima permohonan ekstradisi dari suatu Negara Pihak lain. Negara Pihak yakin tidak memiliki perjanjian ekstradisi dengannya, dapat menganggap konvensi ini sebagai dasar hukum bagi ekstradisi yang berkenaan dengan tindak pidana semacam itu. Ekstradisi ini tunduk pada syarat-syarat yang ditetapkan oleh hukum negara yang menerima permohonan.

3.       Negara Negara Pihak yang tidak mensyaratkan adanya suatu perjanjian untuk melakukan ekstradisi harus mengakui tindak pidana semacam itu sebagai tindak pidana yang dapat di ekstradisi diantara mereka sendiri yang tunduk pada syarat-syarat yang ditetapkan oleh hukum negara yang menerima permohonan.

4.       Tindak pidana seperti itu harus diperlakukan, untuk keperluan ekstradisi antara Negara Negara Pihak, sebagai tindak pidana yang dilakukan, tidak hanya ditempat dimana tindak pidana itu terjadi tetapi juga diwilayah negara yang diminta untuk menetapkan kewenangan hukumnya sesuai dengan Pasal 5 ayat (1).

Pasal 9

1.       Negara Negara Pihak harus saling memberi bantuan sebesar-besarnya sehubungan dengan tindak pidana yang disebut dalam Pasal 4, termasuk memberikan semua bukti yang mereka miliki yang diperlukan untuk penyelesaian perkara itu.

2.       Negara Negara Pihak harus melaksanakan kewajibannya berdasarkan ayat (1) Pasal ini sesuai dengan setiap perjanjian timbal balik yang mungkin ada diantara negara-negara tersebut.

Pasal 10

1.       Setiap Negara Pihak harus menjamin bahwa pendidikan dan informasi mengenai larangan terhadap penyiksaan seluruhnya dimasukan dalam pelatihan bagi para aparat penegak hukum, Sipil atau Militer, aparat kesehatan, pejabat publik, dan orang-orang lain yang ada kaitannya dengan penahanan, dan interogasi, atau perlakuan terhadap setiap orang yang ditangkap, ditahan, atau dipenjara.

2.       Setiap Negara Pihak harus mencantumkan larangan ini dalam peraturan atau instruksi yang dikeluarkan sehubungan dengan tugas dan fungsi orang-orang tersebut diatas.

Pasal 11

Setiap Negara Pihak harus senantiasa mengawasi secara Sistematik peraturan-peraturan tentang interogasi, instruksi, metode, kebiasaan-kebiasaan dan peraturan untuk melakukan penahanan serta perlakuan terhadap orang-orang yang ditangkap, ditahan, atau dipenjara dalam setiap wilayah kewenangan hukumnya, dengan maksud untuk mencegah terjadinya kasus penyiksaan.

Pasal 12

Setiap Negara Pihak harus menjamin agar instansi-instansi yang berwenang harus melakukan suatu penyelidikan dengan cepat dan tidak memihak, setiap ada alasan yang cukup kuat untuk mempercayai bahwa suatu tindak penyiksaan telah dilakukan di dalam wilayah kewenangan hukumnya.

Pasal 13

Setiap Negara Pihak harus menjamin agar setiap orang yang menyatakan bahwa dirinya telah disiksa dalam wilayah kewenangan hukumnya mempunyai hak untuk mengadu, dan agar kasusnya diperiksa dengan segera dan tidak memihak oleh pihak-pihak berwenang. Langkah-langkah harus diambil untuk menjamin bahwa orang yang mengadu dan saksi-saksi dilindungi dari segala perlakuan buruk atau intimidasi sebagai akibat dari pengaduannya atau setiap kesaksian yang mereka berikan.

Pasal 14

1.       Setiap Negara Pihak harus menjamin agar dalam sistem hukumnya korban dari suatu tindak penyisaan memperolah ganti rugi dan mempunyai hak untuk mendapatkan konpensasi yang adil dan layak, termasuk sarana untuk rehabilitasi sepenuh mungkin. Dalam hal korban meninggal dunia akibat tindak penyiksaan, ahli warisnya berhak mendapatkan konpesasi.

2.       Dalam Pasal ini tidak ada apapun yang boleh mengurangi hak korban atau orang lain atas ganti kerugian yang mungkin telah diatur dalam hukuman nasional.

Pasal 15

Setiap Negara Pihak harus menjamin bahwa setiap pernyataan yang telah dibuat sebagai tindak lanjut dari tindak penyiksaan harus tidak digunakan sebagai bukti, kecuali terhadap orang yang dituduh melakukan tindak penyiksaan, sebagai bukti bahwa pernyataan itu telah dibuat.

Pasal 16

1.       Setiap Negara Pihak harus mencegah, di wilayah kewenangan hukumnya perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia, yang tidak termasuk tindak penyiksaan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1, apa bila tindakan semacam itu telah dilakukan oleh atau atas hasutan atau dengan persetujuan atau kesepakatan diam-diam pejabat publik atau orang lain yang bertindak dalam jabatannya. Secara khusus, kewajiban-kewajiban yang terkandung dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 berlaku sebagai pengganti acuan terhadap tindak penyiksaan ke bentuk-bentuk lain dari perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.

2.       Ketentuan Konvensi ini tidak mempengaruhi ketentuan dari setiap perangkat internasional, atau hukum nasional yang melarang perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia, atau yang berhubungan dengan ekstradisi atau pengusiran.


BAB II

Pasal 17

1.       Harus dibentuk suatu Komite Menentang Penyiksaan (selanjutnya disebut Komite) guna melaksanakan tugas-tugas yang telah ditetapkan. Komite terdiri dari sepuluh pakar yang bermoral tinggi dan diakui kemampuannya di bidang hak asasi manusia, yang harus bertugas dalam kapasitas pribadinya. Para pakar itu dipilih oleh Negara-Negara Pihak berdasarkan pada pembagian geografis yang adil dan berdasarkan manfaat dari keikutsertaan mereka yang mempunyai pengalaman di bidang hukum.

2.       Para anggota Komite harus dipilih melalui pemungutan suara secara rahasia berdasarkan suatu datar dari mereka yang dicalonkan oleh Negara Negara Pihak. Setiap Negara Pihak dapat mencalonkan satu orang warga negaranya. Negara Negara Pihak harus mempertimbangkan manfaat pencalonan orang-orang yang juga menjadi anggota Komite Hak Asasi Manusia yang didirikan menurut Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik dan yang bersedia bertugas dalam Komite anti penyiksaan.

3.       Pemilihan para anggota. Komite harus dilakukan pada sidang dua tahunan antar Negara-Negara Pihak yang diadakan oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dalam sidang itu, dua-pertiga Negara-Negara Pihak yang hadir merupakan kuorum; orang-orang yang terpilih untuk duduk sebagai anggota Komite adalah mereka yang memperolah suara terbanyak dan mayoritas mutlak dari suara para wakil Negara-Negara Pihak yang hadir dan memberikan suara.

4.       Pemilihan pertama harus diadakan paling lambat enam bulan setelah tanggal diberlakukannya Konvensi ini. Sekurang-kurangnya empat bulan sebelum tanggal setiap pemilihan, Sekretaris Jenderal Bangsa-Bangsa mengirimkan surat kepada Negara-Negara Pihak yang meminta agar dalam waktu tiga bulan mereka sudah mengajukan calon-calonnya. Sekretaris Jenderal menyiapkan suatu daftar menurut abjad semua calon beserta Negara-Negara Pihak yang mencalonkan mereka dan kemudian menyampaikannya kepada Negara-Negara Pihak.

5.       Para anggota Komite dipilih untuk masa jabatan empat tahun. Jika dicalonkan kembali, mereka dapat dipilih lagi. Masa jabatan lima orang diantara para anggota yang dipilih pada pemilihan pertama berakhir pada akhir tahun kedua; segera setelah pemilihan pertama nama-nama lima orang anggota ini harus dipilih lewat undian oleh Ketua Sidang yang disebut dalam ayat (3) Pasal ini.

6.       Dalam hal seorang anggota Komite meninggal atau mengundurkan diri atau karena suatu alasan tidak dapat lagi menjalankan tugas-tugasnya dalam Komite, Negara Pihak yang mencalonkannya harus menunjuk seorang ahli lain di antara warga negaranya untuk bertugas selama sisa masa jabatan yang ditinggalkan tersebut. Setelah ada persetujuan mayoritas dari Negara-Negara Pihak. Persetujuan dianggap telah diberikan, kecuali kalau setengah atau lebih Negara-Negara Pihak memberi jawaban egatif dalam waktu enam minggu setelah diberitahukan oleh Sekretaris Jerderal Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai penunjukkan orang yang diusulkan.

7.       Negara-Negara Pihak bertanggung jawab atas pembiayaan yang dikeluarkan oleh para Komite manakala mereka melakukan tugasnya.

Pasal 18

1.       Komite memilih pejabat-pejabatnya untuk masa jabatan dua tahun dan dapat dipilih kembali.

2.       Komite menetapkan aturan tata kerjanya sendiri yang menentukan antara lain, bahwa:

a)       Enam anggota Komite diperlukan untuk suatu kuorum;

b)       Keputusan-keputusan Komite harus diambil dengan suara mayoritas dari para anggota yang hadir.

3.       Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa menyediakan staf Komite berdasarkan Konvensi ini.

4.       Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa menyelenggarakan sidang pertama Komite. Setelah sidang pertama ini, Komite harus bertemu pada waktu-waktu seperti yang ditetapkan dalam aturan tata kerjanya.

5.       Negara-Negara Pihak harus menanggung pembiayaan yang timbul berkenaan dengan penyelenggaraan rapat-rapat Negara Pihak dan rapat Komite, termasuk penggantian pembayaran kepada Peserikatan Bangsa-Bangsa atas semua pengeluaran, seperti biaya staf dan fasilitas, yang telah dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa sesuai dengan Pasal 3 ayat ini.

Pasal 19

1.       Negara-Negara Pihak harus menyerahkan kepada Komite, melalui Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, laporang tentang tindakan-tindakan yang telah mereka ambil dalam rangka pelaksanaan dari Konvensi ini, dalam waktu satu tahun setelah diberlakukannya Konvensi ini untuk Negara Pihak yang bersangkutan. Setelah itu Negara-Negara Pihak menyerahkan leporan pelengkap setiap empat tahun sekali tentang langkah-langkah baru yang diambil dan laporan-laporan lain yang mungkin diminta oleh Komite.

2.       Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa harus meneruskan laporan-laporan tersebut kepada semua Negara Pihak.

3.       Setiap laporan harus dipertimbangkan oleh Komite yang dapat memberikan komentar umum terhadap laporan tersebut apabila Komite menganggapnya tepat dan harus meneruskan komentar ini kepada Negara Pihak yang bersangkutan. Negara Pihak tersebut dapat memberikan tanggapan melalui observasi-observasi yang dibuatnya kepada Komite.

4.       Secara bijaksana Komite dapat memutuskan untuk memasukkan setiap komentar yang dibuatnya sesuai dengan ayat (3) Pasal ini, bersamaan dengan observasi atas komentar itu dari Negara Pihak yang bersangkutan, dalam laporan tahunannya yang disusun sesuai dengan Pasal 24, jika diminta oleh Negara Pihak yang bersangkutan, Komite juga dapat menyertakan salinan laporan yang diajukan berdasarkan ayat (1) Pasal ini.

Pasal 20

1.       Dalam hal Komite menerima informasi terpercaya yang menurut Komite mengandung petunjuk yang cukup beralaan bahwa penyisaan sedang dilakukan secara sistematik di wilayah suatu Negara Pihak, Komite dapat mengundang Negara Pihak itu untuk bekerjasama dalam memeriksa kebenaran dari informasi tersebut dan untuk keperluan ini mengajukan observasi berkenaan dengan informasi tersebut.

2.       Negara Pihak dan informasi terkait lainnya yang dimiliki oleh Komite-Komite dapat memutuskan, jika hal itu dibenarkan, untuk menugaskan seorang atau lebih anggotanya untuk mengadakan suatu penyelidikan rahasia dan segera melaporkan hasilnya kepada Komite.

3.       Dalam hal suatu penyelidikan yang diadakan sesuai dengan ayat (2) Pasal ini, Komite harus mengupayakan kerjasama dari Negara Pihak yang bersangkutan. Melalui persetujuan dengan Negara Pihak, penyelidikan semacam itu dapat berupa kunjungan kewilayah Negara Pihak tersebut.

4.       Setelah meneliti temuan-temuan dari para anggota atau para anggotanya yang diajukan sesuai dengan ayat (2) Pasal ini, Komite harus meneruskan temuan-temuan tersebut kepada Negara Pihak yang bersangkutan bersama dengan komentar atau saran yang sepadan dengan situasi yang ada.

5.       Semua tindakan yang dilakukan oleh Komite yang disebut dalam ayat (1) sampai (4) Pasal ini harus bersifat rahasia, dan pada setiap tahap, harus diupayakan adanya kerjasama dengan Negara Pihak yang bersangkutan. Setelah rangkaian tindakan berkenaan dengan penyelidikan dilakukan sesuai dengan ayat (2) tersebut selesai dan setelah berkonsultasi dengan Negara Pihak yang bersangkutan, Komite dapat memutuskan untuk memasukkan laporan singkat mengenai hasil-hasilnya dalam laporan tahunannya yang disusun berdasarkan Pasal 24.

Pasal 21

1.       Negara Pihak Konvensi ini setiap saat berdasarkan Pasal ini dapat menyatakan bahwa pihaknya mengakui kewenangan Komite untuk menerima dan membahas laporan pengaduan yang menyebutkan bahwa suatu Negara Pihak menyatakan bahwa suatu Negara Pihak lain tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya berdasarkan Konvensi ini. Laporan pengaduan semacan ini dapat diterima dan dibahas sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Pasal ini hanya jika diajukan oleh suatu Negara Pihak yang telah mengeluarkan pernyataan yang mengakui wewenang Komite. Tidak ada laporan pengaduan yang harus ditandatangani oleh Komite berdasarkan Pasal ini, jika hal itu berkenaan dengan suatu Negara Pihak yang belum mengeluarkan pernyataan seperti itu. Laporan pengaduan yang diterima berdasarkan Pasal ini harus ditangani sesuai dengan prosedur berikut ini:

a)       Jika suatu Negara Pihak berpendapat bahwa suatu Negara Pihak lain tidak menjalankan ketentuan-ketentuan Konvensi ini, negara tersebut, dengan laporan pengaduan tertulis, dapat mengajukan persoalan itu untuk menjadi perhatian Negara Pihak yang bersangkutan. Dalam waktu tiga bulan setelah diterimanya laporan pengaduan tersebut, negara penerima harus memberikan kepada negara yang mengirim laporan pengaduan suatu penjelasan yang mencakup, sejauh dimungkinkan dan berkaitan, acuan kepada prosedur-prosedur dalam negeri dan langkah perbaikan yang diambil yang disiapkan atau yang ada dalam masalah tersebut;

b)       Jika persoalan itu ditangani secara tidak memuaskan bagi kedua Negara Pihak yang bersangkutan dalam waktu enam bulan setelah diterimanya laporan pengaduanawal oleh Negara penerima, kedua Negara berhak menyerahkan permasalahannya kepada Komite, melalui pemberitahuan yang disampaikan kepada Komite dan kepada Negara lain tersebut;

c)       Komite harus menangani suatu masalah yang diserahkan kepadanya berdasarkan Pasal ini hanya setelah Komite memastikan bahwa semua langkah perbaikan di dalam negeri telah diupayakan dan digunakah sepenuhnya dalam masalah ini, sesuai prinsip-prinsip hukum internasional yang diakui secara umum. Hal ini tidak berlaku apabila penerapan langkah perbaikan itu diperpanjang secara tidak masuk akal atau tidak mungkin membawa perbaikan secara efektif kepada orang yang menjadi korban dari pelanggaran hukum seperti yang diatur dalam Konvensi ini;

d)       Komite mengadakan pertemuan yang harus tertutup, manakala memeriksa laporan pengaduan berdasarkan Pasal ini;

e)       Berdasarkan pada ketentuan sub-ayat c), Komite memberikan jasa-jasa baiknya kepada Negara-Negara Pihak yang bersangkutan dengan maksuda untuk memecahkan permasalahan secara bersahabat dan atas dasar penghormatan terhadap kewajiban-kewajiban yang ditetapkan dalam Konvensi ini. Untuk tujuan ini apabila dipandang tepat, Komite dapat membentuk suatu Komisi konsiliasi ad hoc;

f)         Dalam menangani setiap masalah yang diajukan kepadanya berdasarkan Pasal ini, Komite dapat meminta kepada Negara-Negara Pihak yang bersangkutan, yang disebut dalam sub-ayat (b), untuk memberikan semua informasi yang berkaitan;

g)       Negara-Negara Pihak yang bersangkutan, yang disebut dalam sub-ayat (b), berhak untuk memberikan pandangannya secara lisan dan/atau tertulis, apabila masalah itu dibahas oleh Komite;

h)       Komite dalam jangka waktu dua belas bulan setelah diterimanya pemberitahuan berdasarkan sub-ayat (b) harus menyampaikan suatu laporan:

                                       i)            Kalau suatu penyelesaian menurut sub-ayat (e) tercapai, Komite membatasi laporannya pada pernyataan singkat tentang fakta dan penyelesaian yang dicapai;

                                     ii)            Kalau suatu penyelesaian menurut sub-ayat (e) tidak tercapai, Komite membatasi laporannya pada pernyataan singkat tentang fakta; pengajuan tertulis dan rekaman mengenai pengajuan-pengajuan lisan yang disampaikan oleh Negara-Negara Pihak yang bersangkutan dilampirkan pada laporan tersebut. Dalam setiap penanganan masalah, laporan harus disampaikan kepada Negara-Negara Pihak yang bersangkutan.

2.       Ketentuan-ketentuan pasal ini berlaku apabila lima Negara Pihak Konvensi ini telah membuat pernyataan ayat (1) Pasal ini. Pernyataan tersebut harus disampaikan oleh Negara-Negara Pihak kepada Sekretaris jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang harus menerurkan salinan-salinan dari padanya kepada Negara-Negara Pihak lainnya. Suatu pernyataan dapat ditarik kembali sewaktu-waktu dengan pemberitahuan kepada Sekretaris Jenderal. Penarikan kembali semacam itu harus tidak mempengaruhi pembahasan mengenai suatu masalah yang merupakan pokok persoalan dari suatu laporan-laporan pengaduan lebih lanjut dari suatu Negara Pihak harus diterima berdasarkan Pasal ini, setelah pemberitahuan mengenai penarikan pernyataan itu diterima oleh Sekretaris Jenderal, kecuali kalau Negara Pihak yang bersangkutan membuat pernyataan baru.

Pasal 22

1.       Suatu Negara Pihak dalam Konvensi ini setiap waktu dapat menyatakan berdasarkan Pasal ini bahwa pihaknya mengakui kewenangan Komite untuk menerima dan membahas laporan pengaduan dari atau atas nama pribadi-pribadi yang tunduk kepada kewenangan hukumnya, yang menyatakan menjadi korban dari suatu pelanggaran yang dilakukan oleh Negara Pihak terhadap ketentuan-ketentuan Konvensi. Laporan pengaduan tidak diterima oleh Komite kalau hal itu menyangkut suatu Negara Pihak yang belum membuat pernyataan seperti itu.

2.       Komite harus tidak menerima setiap laporan pengaduan yang dibuat berdasarkan pasal ini yang tidak dibubuhi tanda-tangan (tidak jelas pengirimnya) atau yang dianggap oleh Komite sebagai penyalahgunaan hak untuk mengajukan komunikasi semacam itu atau bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Konvensi ini.

3.       Berdasarkan ketentuan ayat (20, Komite harus membawa setiap laporan pengaduan yang diajukan berdasarkan Pasal ini untuk mandapatkan perhatian dari Negara Pihak dalam Konvensi ini yang telah membuat pernyataan berdasarkan ayat (1) dan dituduh melanggar suatu ketentun Konvensi ini. Dalam waktu enam bulan, negara penerima harus mengajukan kepada Komite penjelasan tertulis atau pernyataan-pernyataan yang menjernihkan permasalahan dan langkah perbaikan, kalau ada, yang mungkin telah dilakukan oleh negara tersebut.

4.       Komite harus mengadakan pembahasan terhadap laporan pengaduan yang diterima menurut pasal ini berdasarkan semua informasi yang ada padanya oleh atau atas nama pribadi dan oleh Negara Pihak yang bersangkutan.

5.       Komite harus tidak mengadakan pembahasan terhadap suatu laporan pengakuan dari seorang pribadi berdasarkan Pasal ini, kecuali Komite merasa yakin bahwa;

a.       Masalah yang sama belum dan tidak sedang diperiksa berdasarkan suatu prosedur lain dari penyelidikan atau penyelesaian internasional;

b.       Pribadi tersebut telah menggunakan upaya penyelesaian yang tersedia di dalam negerinya; hal ini tidak berlaku apabila penerapan upaya penyelesaian tersebut diulur-ulur secara tidak masuk akal atau mungkin sekali tidak membawa perbaikan efektif terhadap orang yang menjadi korban pelanggaran dari Konvensi ini.

6.       Komite memeriksa laporan pengaduan berdasarkan Pasal ini dalam sidang-sidang tertutup.

7.       Komite harus menyampaikan pandangan-pandangannya kepada Negara Pihak yang bersangkutan dan kepada pribadi tersebut.

8.       Ketentuan-ketentuan pasal ini mulai berlaku apabila lima Negara Pihak dalam Konvensi itu telah membuat pernyataan berdasarkan ayat (1) Pasal ini. Pernyataan semacam itu harus dikirimkan oleh Negara-Negara Pihak kepada Sekretaris Jenderal. Penarikan pernyataan semacam itu harus tidak mempengaruhi pembahasan mengenai suatu masalah yang merupakan pokok persoalan laporan pengaduan yang telah dikirim berdasarkan pasal ini tidak ada laporan pengaduan selanjutnya oleh atau atas nama seorang pribadi yang dapat diterima berdasarkan pasal ini setelah pemberitahuan mengenai penarikan kembali pernyataan itu diterima oleh Sekretaris Jernderal, kecuali kalau Negara Pihak tersebut membuat suatu pernyataan baru.

Pasal 23

Para anggota Komite dan Komisi-komisi Konsiliasi ad hoc yang mungkin telah ditunjuk berdasarkan Pasal 21 ayat 1 (e), berhak atas fasilitas, hak istimewa, dan kekebalan sebagai ahli yang bekerja Perserikatan Bangsa-Bangsa seperti diatur di dalam bagian-bagian terkait dalam Konvensi Hak-hak Istimewa dan kekebalan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 24

Komite harus menyerahkan laporan tahunan tentang kegiatan-kegiatannya berdasarkan Konvensi ini kepada Negara-Negara Pihak dan kepada Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa.

BAB III

Pasal 25

1.       Konvensi ini terbuka untuk ditandatangai oleh semua negara.

2.       Konvensi ini harus diratifikasi. Piagam ratifikasi harus disimpan oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 26

Konvensi ini terbuka untuk aksesi oleh semua negara. Aksesi berlaku dengan penyerahan Piagam Aksesi kepada Sekretaris Jerderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 27

1.       Konvensi ini berlaku pada hari ke 30 setelah tanggal penyerahan Piagam ke 20 ratifikasi atau Aksesi kepada Sekretaris Jenderal Bangsa-Bangsa.

2.       Bagi setiap negara yang meratifikasi Konvensi ini atau mengaksesinya setelah penyerahan Piagan ratifikasi atau Aksesi yang ke 20, Konvensi ini berlaku pada hari ke 30 setelah tanggal penyerahan Piagam ratifikasi atau Aksesi negara tersebut.

Pasal 28

1.       Setiap negara, pada waktu menandatangani, meratifikasi atau mengaksesi Konvensi ini, dapat menyatakan bahwa ia tidak mengakui wewenang Komite yang diberikan dalam Pasal 20.

2.       Setiap Negara Pihak yang telah mengadakan persyaratan sesuai dengan ayat (1) pasal ini, setiap saat, dapat menarik kembali persyaratannya dengan pemberitahuan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 29

1.       Setiap Negara Pihak dalam Konvensi ini dapat mengusulkan perubahan dan mengajukan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa selanjutnya harus menyampaikan perubahan yang diusulkan tersebut kepada Negara-Negara Pihak dengan suatu permintaan agar mereka memberitahu kepadanya, apakah mereka menyetujui untuk mengadakan suatu konfrensi antar Negara-Negara Pihak dengan tujuan membahas dan memberikan suara kepada usulan itu. Apabila dalam waktu empat bulan sejak tanggal laporan pengaduan laporan tersebut sekurang-kurangnya sepertiga dari Negara-Negara Pihak menyetujui konfrensi semacam itu, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa harus menyelenggarakan konfreni itu dibawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Setiap perubahan yang disahkan oleh mayoritas Negara Pihak yang hadir dan memberikan suara dalam konfrensi itu harus disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa kepada semua Negara Pihak untuk disetujui.

2.       Suatu perubahan yang disahkan sesuai dengan ayat (1) Pasal ini berlaku apabila dua pertiga Negara-Negara Pihak telah memberitahukan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa bahwa mereka telah menerimanya sesuai dengan proses peraturan perundang-undangan mereka masing-masing.

3.       Sesudah berlaku perubahan-perubahan itu mengikat Negara-Negara Pihak yang telah menerimanya; Negara-Negara Pihak lain masih terikat dengan ketentuan-ketentuan Konvensi ini dan setiap perubahan terdahulu yang telah mereka terima.

Pasal 30

1.       Setiap perselisihan antara dua atau lebih Negara Pihak mengenai penafsiran atau penerapan Konvensi ini yang tidak dapat diselesaikan melalui perundingan, atas permintaan salah satu dari negara tersebut, diajukan kepada arbitrasi. Jika dalam waktu enam bulan sejak tanggal diajukannya permintaan untuk arbitrasi para pihak itu tidak dapat mencapai kesepakatan mengenai organisasi arbitrasi, salah satu dari para pihak itu dapat meminta Mahkamah Internasional untuk menyelesaikan perselisihan tersebut berdasarkan ketentuan Mahkamah tersebut.

2.       Setiap negara pada saat penandatanganan atau ratifikasi Konvensi ini atau Aksesi terhadapnya, dapat menyatakan bahwa pihaknya tidak terikat oleh ayat (1) Pasal ini. Negara-Negara Pihak lainnya harus tidak terikat pada ayat (1) Pasal ini dalam hubungannya dengan setiap Negara Pihak yang telah membuat persyaratan semacam itu.

3.       Setiap Negara Pihak yang telah membuat persyaratan sesuai dengan ayat (2) Pasal ini, setiap saat dapat menarik kembali persyaratannya dengan memberitahukannya kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 31

1.       Suatu Negara Pihak dapat menarik diri dari Konvensi ini dengan pemberitahuan tertulis kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. Penarikan diri tersebut berlaku setahun setelah tanggal diterimanya pemberitahuan tersebut oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.

2.       Penarikan diri semacam itu tidak membebaskan Negara Pihak tersebut dari kewajibannya, berdasarkan Konvensi ini, berkenaan dengan setiap tindakan atau penghapusan yang terjadi sebelum tanggal penarikan diri itu berlaku, demikian pula pemisahan diri itu harus tidak mempengaruhi dengan cara apapun, pembahasan yang berlanjut dari setiap masalah yang sudah dibahas Komite sebelum tanggal penarikan diri itu berlaku.

3.       Setelah tanggal penarikan diri suatu Negara Pihak berlaku efektif, Komite harus tidak memulai pembahasan mengenai suatu masalah baru berkenaan dengan negara itu.

Pasal 32

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa harus memberitahu semua negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa dan semua negara yang telah menandatangani atau mengaksesi Konvensi ini mengenai hal-hal berikut:

a.       Penandatanganan, ratifikasi, dan aksesi berdasarkan Pasal 25-26;

b.       Tanggal diberlakukannya Konvensi ini berdasarkan Pasal 27 dan tanggal diberlakukannya setiap perubahan berdasarkan Pasal 29;

c.        Penarikan diri berdasarkan Pasal 31.

Pasal 33

1.       Konvensi yang naskah-naskahnya dalam bahasa Arab, China, Inggris, Perancis, Rusia dan Spanyol adalah sama-sama autentik, disimpan oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.

2.       Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa menyampaikan salinan Konvensi yang telah disahkan kepada semua negara.