Make your own free website on Tripod.com

Diskriminasi Rasial

KONVENSI INTERNASIONAL

PENGHAPUSAN SEGALA BENTUK

DISKRIMINASI RASIAL

Diterima dan terbuka untuk pendatangangan dan pensahan

Oleh Resolusi SMU Perserikatan Bangsa Bangsa no. 2106 (XX) 21 Desember 1965

Mulai berlaku sejak 4 Januari 1949


Negara-negara Pihak pada Konvensi ini,

Menimbang bahwa Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa didasarkan kepada prinsipprinsip martabat dan kesederajatan yang melekat pada semua umat manusia dan bahwa Negara-negara Anggota telah berjanji untuk mengambil langkah-langkah secara bersamasama maupun sendiri dengan bekerja bersama Perserikatan Bangsa Bangsa guna mencapai salah satu tujuan Perserikatan Bangsa Bangsa yakni memajukan dan mendorong penghormatan dan pematuhan hak-hak asasi manusia dan kebebasan mendasar bagi semua tanpa membedakan ras, jenis kelamin, bahasa atau agama.

Menimbang bahwa Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia memproklamasikan bahwa semua umat manusia dilahirkan dengan kebebasan dan kesederajatan dalam martabat dan hak-haknya serta bahwa semua orang berhak akan semua hak-hak dan kebebasankebebasan yang tercantum di dalam Deklarasi tersebut tanpa perbedaan apapun juga, Khususnya ras, warna kulit atau pun asal usul kebangsaan.

Menimbang bahwa semua umat manusia adalah sederajat di hadapan hokum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama terhadap segala bentuk diskriminasi dan segala bentuk hasutan yang menimbulkan diskriminasi.

Menimbang bahwa Perserikatan Bangsa Bangsa telah mengutuk penjajahan dan praktek-praktek pengucilan dan diskriminasi yang terkait dengan penjajahan dalam bentuk apapun di mana pun berada, serta bahwa Deklarasi tentang Pemberian Kemerdekaan Bangsa Bangsa dan Negara-negara Jajahan tahun 14 Desember 1960 (resolusi Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa 1514 (XV) ) telah menegaskan dan menyatakna dengan khidmat perlunya agar hal-hal tersebut segera diakhiri tanpa syarat apapun juga.

Menimbang bahwa Deklarasi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial tanggal 20 November 1963 (resolusi Sidang Majelis Umum 1904 (XVIII) ) menegaskan dengan khidmat perlunya penghapusan diskriminasi rasial dari segala bentuk dan manifestasinya dengan segera di seluruh kawasan dunia serta menjamin pengertian dan penghormatan terhadap martabat manusia.

Yakin bahwa doktrin supermasi apapun yang berdasarkan ras adalah salah dari segi ilmu pengetahuan, layak dikutuk dari segi moral, tidak berperikeadilan serta berbahaya dan bahwa tidak ada suatu pembenaran terhadap diskriminasi rasial dalam teori maupun praktek di manpun juga.

Menegaskan kembali bahwa diskriminasi antar umat manusia berdasarkan ras, warna kulit atau asal usul etnik merupakan suatu hambatan tercapainya hubungan antar bangsa yang bersahabat dan damai serta memiliki kemampuan untuk mengganggu perdamaian dan keamanan bangsa-bangsa serta kehidupan saling berdampingan yang harmonis umat manusia yang bahkan tinggal di dalam suatu negara.

Yakin bahwa keberadaan hambatan-hambatan ras merupakan suatu hal yang mengotori peri kehidupan ideal masyarakat manusia.

Khawatir dengan berbagai manifestasi diskriminasi rasial yang nyata-nyata masih ada di beberapa kawasan dunia serta adanya kebijakan-kebijakan pemerintah yang berdasarkan kepada supremasi rasial atau kebencian, seperti apartheid, pengucilan atau pemisahan.

Memutuskan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna penghapusan dengan segera diskriminasi rasial adalah segala bentuk dan manifestasinya, serta mencegah dan memerangi doktrin-doktrin dan praktek-praktek rasis guna memajukan saling pengertian antar ras serta membangun masyarakat internasional yang bebas dari segala bentuk pengucilan rasial dan diskriminasi rasial.

Mengingat Konvensi tentang diskriminasi di bidang Lapangan Kerja dan Pekerjaan yang diterima Organisasi Buruh internasional pada tahun 1958 dan Konvensi Menentang Diskriminasi di bidang Pendidikan yang diterima Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Budaya pada tahun 1860.

Berkeinginan untuk menerapkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam deklarasi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi Rasial dan memastikan diterimanya langkah-langkah praktis dengan segera guna mencapai tujuan-tujuan tersebut.

Telah menyetujui hal-hal sebagai berikut :

BAB I

Pasal 1

1.       Dalam konvensi ini, pengertian “diskriminasi rasial” berarti suatu pembedaan, pengucilan, pembatasan tau pilihan berdasarkan ras, warna kulit, keurunan atau asal usul etnik atau kebangsaan, yang bertujuan atau berakibat mencabut atau mengurangi pengakuan, perolehan tau pelaksanaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan mendasar, dalam suatu kesederajatan, di bidak pilitik, ekonomi, sosial, budaya tau bidang-bidang kehidupan kemasyarakatan lainnya.

2.       Konvensi ini tidak berlaku terhadap pembedaan-pembedaan, pengucilan-pengucilan, pembatasan-pembatasan atau pilihan-pilihan yang dilakukan oleh suatu Negara Pihak Konvensi dalam hubungannya dengan masalah warga negara dan bukan warga.

3.       Tidak ada ketentuan-ketentuan dalam Konvensi ini yang dapat ditafsirkan sebagai mempengaruhi, dengan cara apapun juga, ketentuan-ketentuan hukum Negara Negara Pihak tentang kebangsaan, kewarganegaraan atau naturalisasi sepanjang ketentuanketentuan tersebut tidak mendiskriminasi kebangsaan tertentu.

4.       Langkah-langkah khusus yang semata-mata diambil untuk menjamin pemajuan kelompok ras atau etnik atau perorangan atau kelompok perorangan yang memerlukan perlindungan agar mereka dapat menikmati atau melaksanakan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan mendasar secara sederajat tidak dapat dianggap suatu diskriminasi rasial, sepanjang langkah-langkah tersebut tidak mempunyai konsukuensi yang mengarah kepada berlanjutnya hak-hak terpisah bagi kelompok rasial yang berbeda dan bahwa langkah-langkah tersebut tidak dilanjutkan setelah tujuannya tercapai.

Pasal 2

1.       Negara-negara pihak mengutuk diskriminasi rasial dan mengambil semua langkahlangkah yang sesuai guna menyusun segera mungkin kebijakan penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial dan memajukan pengertian antar ras untuk mencapai tujuan tersebut akan melaksanakan :

a.       Setiap negara pihak tidak kan melakukan kegiatan-kegiatan atau praktek-praktek diskriminasi rasial terhadap perorangan atau kelompok perorangan atau lembagalembaga dan menjamin bahwa semua kekuasaan umum dan lembaga-lembaga baik pada tingkat lokal maupun nasional bertindak sesuai dengan kewajiban ini;

b.       Setiap Negara Pihak tidak akan menyokong, mempertahankan atau membantu diskriminasi rasial yang dilakukan perorangan atau organisasi-organisasi.

c.        Setiap Negara Pihak akan mengambil langkah-langkah efektif guna mengkaji ulang berbagai kebijakan pemerintah, nasional dan lokal, serta mengubah, mencabut atau membatalkan perundang-undangan dan peraturan yang berakibat menciptakan atau meneruskan diskriminasi rasial dimanapun berada;

d.       Setiap Negara Pihak akan melarang dan menghentikan, melalui berbagai langkahlangkah yang sesuai termasuk penciptaan peraturan-peraturan apabila diharuskan, diskriminasi rasial yang dilakukan perorangan, kelompok atau organisasi;

e.       Setiap Negara Pihak, apabila dirasakan perlu, berupaya untuk mendorong gerakangerakan dan organisasi-organisasi integrasionis multirasial serta berbagai cara penghapusan hambatan-hambatan antar ras, dan tidak mendorong segala sesuatunya yang menjurus kepada penguatan suatu pembedaan rasial.

2.       Negara-negara Pihak, apabila situasi mengharuskan akan mengambil langkah-langkah nyata dan khusus di bidang sosial, ekonomi, budaya dan bidang-bidang lain guna menjamin pengembangan dan perlindungan yang memadai terhadap kelompokkelompok rasial tertentu atau perorangan dari kelompok tersebut guna menjamin perolehan secara penuh dan sederajat hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan mendasar. Langkah-langkah ini tidak boleh membawa konsukuensi berlanjutnya adanya suatu hak-hak yang terpisah dan tidak sederajat bagi kelompok-kelompok rasial lainnya apabila tujuan-tujuan langkah tersebut telah tercapai.

Pasal 3

Negara-negara Pihak secara khusus mengutuk pengucilan rasial dan apartheid serta mencegah, melarang dan menghapuskan segala bentuk praktek-praktek kegiatan-kegiatan tersebut di dalam wilayah-wilayah yang berada di bawah yurisdiksinya.

Pasal 4

Negara-negara Pihak mengutuk semua propaganda dan organisasi-organisasi yang didasarkan pada pemikiran-pemikiran atau teori-teori supremasi suatu ras tertentu atau kelompok perorangan dari suatu warna kulit atau asal usul etnik tertentu atau yang berupaya melakukan pembenaran atau menciptakan segala bentuk, serta mengambil langkah-langkah positif secepatnya yang disusun untuk menghapuskan suatu hasutan atau tindakan-tindakan diskriminasi seperti itu dan untuk mencapai tujuan ini, dengan memperhatikan prinsipprinsip yang terkandung di dalam Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia serta hak-hak yang tercantum secara jelas pada pasal 5 Konvensi ini antara lain ;

(a)     Menyatakan bahwa segala bentuk penyebaran pemikiran-pemikiran yang berdasarkan atas supremasi ras atau kebencian, hasutan untuk melakukan diskriminasi rasial dari semua tindakan kekerasan atau hasutan melakukan kekerasan terhadap ras atau kelompok perorangan dari warna kulit atau asal usul etnik yang lain, serta pemberian bantuan terhadap kegiatan-kegiatan rasis, termasuk pendanaannya sebagai suatu tindak kejahatan yang diancam hukuman.

(b)     Menyatakan tidak sah dan melarang organisasi-organisasi dan kegiatan-kegiatan propaganda atau kegiatan lainnya yang terorganisir untuk mendukung dan menghasut diskriminasi rasial, serta menyatakan bahwa partisipasi dalam organisasi-organisasi atau kegiatan-kegiatan seperti itu sebagai tindak kejahatan yang diancam hukuman ;

(c)     Melarang pejabat-pejabat kekuasaan umum atau lembaga-lembaga umum baik tingkat lokal maupun nasional untuk mendukung atau melakukan hasutan diskriminasi rasial.

Pasal 5

Sejalan dengan kewajiban-kewajiban mendasar yang dicantumkan dalam pasal 2 Konvensi ini, Negara-negara Pihak melarang dan menghapuskan segala bentuk diskriminasi rasial dan menjamin hak-hak setiap orang tanpa membedakan ras, warna kulit, asal usul etnik atau kebangsaan untuk mendapatkan kesederajatan di hadapan hukum, khususnya dalam menikmati hak-hak sebagai berikut :

(a)     Hak untuk mendapat perlakuan yang sederajat di hadapan pengadilan dan semua badanbadan peradilan lainnya;

(b)     Hak atas keamanan perorangan dan perlindungan dari Negara terhadap tindakan kekerasan ataupun melukai secara badaniah yang dilakukan oleh pejabat pemerintah atau suatu kelompok perorangan atau lembaga;

(c)     Hak-hak politik, khususnya hak-hak untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum, untuk memilih dan dipilih atas dasar hak pilih yang universal dan sederajat, untuk berpartisipasi dalam Pemerintahan serta memegang jabatan-jabatan pemerintahan pada setiap tingkat dan mendapatkan akses yang sederajat ke dalam pemerintahan.

(d)     Hak-hak sipil lainnya, khususnya :

i)         Hak-hak atas kebebasan berpindah dan bertempat tinggal di dalam batas wilayah suatu negara;

ii)       Hak untuk meninggalkan suatu negara, termasuk negaranya sendiri dan kembali ke negaranya sendiri.

iii)      Hak atas kewarganegaraan;

iv)      Hak atas perkawianan dan pilihan atas pasangannya sendiri;

v)        Hak atas harta kekayaan secara sendiri atau bersama-sama dengan perorangan lainnya dalam suatu isolasi;

vi)      Hak untuk mewaris.

vii)     Hak atas kebebasan berpikir, beragama dan berkeyakinan

viii)   Hak atas kebebasan berpendapat dan menyatakan pendapat;

ix)      Hak atas kebebasan berkumpul dan berasosiasi secara damai;

(e)     Hak-hak ekonomi, sosial, budaya, khususnya :

i)         Hak untuk bekerja, hak atas kebebasan memilih pekerjaan, hak atas kondisi tempat kerja yang adil dan menguntungkan, hak atas perlindungan terhadap pengangguran, hak atas pembayaran yang sesuai dengan pekerjaan dan hak atas penggajian yang adil dan menguntungkan;

ii)       Hak untuk membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja;

iii)      Hak untuk perumahan;

iv)      Hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan, pengobatan, jaminan sosial, dan pelayanan-pelayanan sosial;

v)        Hak untuk memperoleh kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam peristiwaperistiwa budaya;

vi)      Hak untuk memperoleh kesempatan yang sama ke tempat dan pelayanan manapun yang ditujukan untuk digunakan oleh masyarakat, seperti sarana transportasi, penginapan, rumah makan, warung kopi, bioskop dan taman.

Pasal 6

Negara-negara Pihak akan menjamin perlindungan dan perbaikan yang efektif bagi setiap orang berada di bawah yurisdiksinya melaui pengadilan nasional yang berwenang serta lembaga-lembaga Negara lainnya terhadap setiap tindakan diskriminasi rasial yang melanggar hak-hak asasi manusia dan kebebasan mendasarnya yang bertentangan dengan Konvensi ini, serta hak atas ganti rugi yang memadai atau memuaskan dari pengadilan tersebut atas segala bentuk kerugian yang diderita akibat perlakuan diskriminasi itu.

Pasal 7

Negara Pihak mengambil langkah-langkah yang segera dan efektif, khususnya di bidang- bidang pengajaran, pendidikan, kebudayaan dan informasi dengan tujuan untuk memerangi berbagai prasangka yang mengarah pada diskriminasi rasial, serta memajukan pengertian, toleransi dan persahabatan antara bangsa-bangsa dan kelompok-kelompok rasial atau etnik dan juga menyebarluaskan tujuan-tujuan dan prinsip-prinsip Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa, Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Mnausia, Deklarasi Perserikatan Bangsa Bangsa mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial dan Konvensi ini.

BAB II

Pasal 8

1.       Akan dibentuk suatu Komite tentang Penghapusan Diskriminasi Rasial (selanjutnya disebut Komite) yang terdiri atas delapan belas orang pakar yang mempunyai kepribadian yang tinggi dan diakui ketidakberpihakannya yang dipilih oleh para Negara Pihak dari warga negaranya masing-masing, yang akan menjabat dalam kapasitas pribadi dengan memperhatikan pembagian geografis secara seimbang serta mewakili berbagai bentuk kebudayaan dan sistem hukum.

2.       Anggota-anggota Komite akan dipilih secara rahasia dari daftar nama perorangan yang dicalonkan oleh Negara Pihak. Setiap Negara Pihak dapat mencalonkan lebih dari satu calon anggota dari warga negaranya sendiri.

3.       Pemilihan pertama akan diselenggarakan pada enam bulan setelah tanggal masa berlaku Konvensi ini. Paling sedikit tiga bulan sebelum tanggal setiap pemilihan, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa Bangsa harus mengirim surat kepada Negara Pihak meminta mereka menyampaikan pencalonan dalam waktu dua bulan. Sekretaris Jenderal akan menyiapkan daftar nama calon dalam susunan abjad dengan menunjukan NegaraLembaga Negara Pihak yang telah mengajukan pencalonan mereka dan akan menyampaikannya kepada Negara-Negara Pihak.

4.       Pemilihan anggota-anggota Komite akan dilaksanakan pada suatu pertemuan Negara-Negara Pihak yang diselenggarakan Sekretaris Jenderal di Markas Besar Perserikatan Bangsa Bangsa. Pada pertemuan tersebut, di mana dua pertiga Negara-Negara Pihak harus hadir untuk mencapai kuorum, orang-orang yang terpilih sebagai anggota Komite adalah calon-calon yang memperoleh jumlah suara terbanyak dan suatu suatu suara mayoritas mutlak dari wakil-wakil Negara Negara Pihak yang hadir dan memberikan suara.

5.       (a)   Anggota-anggota komite harus dipilih untuk masa jabatan empat tahun. Namun demikian, masa jabatan sembilan anggota yang dipilih pada pemilihan pertama akan selesai pada akhir masa dua tahun; setelah pemilihan pertama, nama-nama sembilan anggota ini akan dipilih oleh Ketua Komite dengan undian.

(b)   Untuk mengisi kekosongan-kekosongan yang kebetulan terjadi, Negara Pihak asal dari pakar yang telah berhenti keanggotaannya tersebut harus menunjuk pakar lain dari warga negaranya dengan persetujuan Komite.

6.       Negara-negara Pihak harus bertanggung jawab atas segala biaya yang dikeluarkan anggota-anggota Komite pada saat melaksanakan tugas-tugas Komite.

Pasal 9

1.       Negara-negara Pihak menyampaikan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa suatu laporan untuk dibahas Komite yakni tentang langkah-langkah legislative, yudikatif, administratif atau langkah-langkah lain yang telah dilakukan dan memenuhi ketentuan-ketentuan Konvensi ini : (a) dalam waktu satu tahun setelah mulai berlakunya Konvesi ini terhadap negara yang bersangkutan; dan (b) setiap dua tahun selanjutnya atau apabila diminta oleh Komite. Komite dapat meminta keterangan tambahan kepada Negara-negara Pihak.

2.       Komite, melelui Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, harus menerbitkan laporan tahunan kepada Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang kegiatan-kegiatannya dan dapat menyampaikan masukan-masukan dan rekomendasirekomendasi umum berdasarkan pemeriksaan laporan-laporan dan informasi yang diterima dari Negara-Negara Pihak. Masukan-masukan dan rekomendasi-rekomendasi umum tersebut akan dilaporkan kepada Sidang Majelis Umum bersama-sama dengan tanggapan-tanggapan, jika ada, dari Negara-Negara Pihak.

Pasal 10

1.       Komite akan menyusun sendiri ketentuan-ketentuan prosedural.

2.       Komite akan memilih pejabat-pejabatnya untuk masa jabatan dua tahun.

3.       Sekretaris Komite akan disediakan oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.

4.       Pertemuan-pertemuan Komite lazimnya akan dilaksanakan di Markas Besar Perseriakatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 11

1.       Jika suatu Negara Pihak menyatakan bahwa Negara Pihak lain tidak tunduk kepada ketentuan-ketentuan Konvensi ini, ia dapat mengajukan masalah tersebut kepada Komite. Komite selanjutnya akan menyampaikan komunikasi kepada Negara Pihak yang diadukan. Dalam waktu tiga bulan, Negera penerima akan menyampaikan penjelasan atau pernyataan tertulis kepada Komite yang menjelaskan permasalahannya dan upaya-upaya perbaikannya, jika ada, yang mungkin telah diambil oleh negara tersebut.

2.       Jika permasalahannya tidak dapat diselesaikan dengan memuaskan kedua belah pihak, baik melalui perundingan bilateral ataupun prosedur lain yang dapat diterima oleh mereka, maka dalam waktu enam bulan setelah Negara penerima menerima komunikasi yang pertama, salah satu Negara mempunyai hak untuk mengajukan kembali permasalahan itu kepada Komite dengan memberitahukan Komite serta Negara lain.

3.       Komite akan membahas permasalahan yang diajukan sesuai dengan ketentuan ayat 2 pasal ini setelah Komite memastikan bahwa upaya-upaya perbaikannya pada tingkat domestik yang ada telah dimintakan dan digunakan untuk menangani kasus tersebut dengan prinsip-prinsip umum hokum internasional yang diakui. Ketentuan ini tidak akan diberlakukan apabila penerapan upaya-upaya perbaikannya ditunda-tunda secara tidak wajar.

4.       Dalam membahas permasalahan yang diajukan kepadanya, Komite dapat meminta Negara-Negara Pihak yang berkepentingan untuk menyampaikan informasi lain yang relevan.

5.       Dalam pembahasan permasalahan yang pengajuannya berkaitan dengan pasal ini, Negara-Negara Pihak yang bersangkutan berhak untuk mengirim wakilnya untuk ikut serta dalam pertemuan-pertemuan Komite, tanpa hak suara, selama permasalahan tersebut dibahas.

Pasal 12

1.       (a)   Setelah Komite memperoleh dan memilah semua informasi yang dipandang penting, Ketua akan menunujuk suatu Komisi Konsiliasi ad hoc (selanjutnya disebut Komisi) yang akan terdiri atas lima orang yang keanggotaannya berasal dari ataupun bukan anggota Komite. Anggota-anggota Komisi akan ditunjuk berdasarkan persetujuan secara aklamasi para pihak yang bersengketa dan jasa-jasa baiknya akan diberikan kepada Negara-Negara yang bersangkutan guna mencari penyelesaian masalah secara damai atas dasar penghormatan terhadap Konvensi ini;

(b)   Jika Negara-Negara yang bersengketa dalam waktu tiga bulan gagal mencapai kesepakatan tentang semua atau sebagian komposisi Komisi, maka para anggota Komisi yang tidak dikehendaki Negara-Negar Pihak yang bersengketa harus dipilih secara rahasia oleh mayoritas dua pertiga suara anggota Komite.

2.       Anggota-anggota Komisi akan menjabat dalam kapasitas pribadi. Mereka tidak dapat berasal dari warga negara Negara-Negara Pihak yang bersengketa atau negara yang bukan Pihak pada Konvensi ini.

3.       Komisi akan memilih Ketuanya sendiri dan menyusun ketentuan-ketentuan prosedurnya.

4.       Pertemuan-pertemuan Komisi lazimnya akan diselenggarakan di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa atau tempat lain yang cocok sebagaimana ditentukan oleh Komisi.

5.       Sekretariat yang dibentuk berdasarkan ketentuan pasal 10 ayat 3 Konvensi ini juga kan melayani komisi jika Komisi terbentuk suatu sengketa antar Negara-Negara Pihak.

6.       Negara-Negara yang bersengketa akan membagi rata pengeluaran-pengeluaran anggotaanggota Komisi sesuai dengan perkiraan biaya yang akan disampaikan Sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa Bangsa.

7.       Sekretaris Jenderal akan mendapat kuasa untuk membayar pengeluaran-pengeluaran anggota-anggoat Komisi, jika perlu, sebelum penggantian biaya diberikan oleh Negara yang bersengketa sesuai dengan ayat 6 pasal ini.

8.       Informasi yang diperoleh dan dipilah Komite akan disediakan kepada Komisi, oleh Komisi dapat meminta Negara yang bersangkutan untuk menyampaikan informasi lain yang relevan.

Pasal 13

1.       Jika Komisi telah selesai membahas permasalahannya, maka Komisi akan mempersiapkan dan menyampaikan kepada Ketua Komite suatu laporan yang memuat hasil-hasil temuannya tentang semua fakta-fakta permasalahan yang relevan denagn isu pokok antara para pihak yang memuat rekomendasi-rekomendasi yang dipandang perlu untuk mencapai penyelesaian secara damai.

2.       Ketua komite akan menyampaikan laporan Komisi kepada setiap Negara-Negara yang bersengketa. Negara-negara ini dalam waktu tiga bulan akan menyampaikan kepada ketua Komite apakah mereka menerima atau menolak rekomendasi-rekomendasi yang termuat dalam laporan Komite tersebut.

3.       Setelah jangka waktu yang ditentukan dalam ayat 2 pasal ini, Ketua Komite akan menyampaikan Laporan Komisi dan pernyataan-pernyataan Negara-Negara Pihak yang bersangkutan kepada Negara-Negara Pihak Konvensi lainnya.

Pasal 14

1.       Suatu Negara Pihak setiap saat dapat menyatakan bahwa dia mengakui kewenangan Komite untuk menerima dan membahas komunikasi-komunikasi dari perorangan atau kelompok perorangan di bawah yurisdiksinya yang mengatakan menjadi korban suatu pelanggaran hak-hak yang dinyatakan dalam Konvensi ini oleh Negara Pihak tersebut. Tidak satupun komunikasi dapat diterima oleh Komite jika menyangkut suatu Negara Pihak yang belum membuat pernyataan seperti itu.

2.       Negara Pihak yang membuat suatu pernyataan sesuai dengan ketentuan ayat 1 pasal ini dapat membentuk atau menentukan suatu badan di dalam tata hukum nasionalnya yang akan mempunyai wewenang untuk meneriam dan membahas petisi-petisi dari perorangan atau kelompok perorangan yang berada di bawah yurisdiksinya yang menyatakan telah menjadi korban suatu pelanggaran dari hak-hak yang dinyatakan dalam Konvensi ini dan yang telah menggunakan semua upaya-upaya perbaikan pada tingkat lokal.

3.       Suatu pernyataan yang dibuat sesuai dengan ketentuan ayat 1 pasal ini dan nama badan yang dibentuk atau ditunjuk sesuai dengan ketentuan ayat 2 pasal ini akan diserahkan Negara pIhak yang bersangkutan untuk disimpan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa Bangsa yang kemuadian akan menyampaikan salinannya kepada Negara-Negara Pihak lain. Suatu pernyatan dapat ditarik kembali setiap saat denagn pemberitahuan kepada Sekretaris Jenderal, namun penarikan tersebut tidak akan mempengaruhi komunikasikomunikasi yang masih menunggu penyelesaian Komite.

4.       Sautu daftar petisi akan disimpan oleh badan yang dibentuk atau ditunjuk sesuai ketentuan ayat 2 pasal ini dan salinan-salinan sahnya harus diserahkan melalui jalur-jalur yang tepat setiap tahunnya kepada Sekretaris Jenderal dengan pengertian bahwa isinya tidak boleh dibuka kepada masyarakat umum.

5.       Jika tercapai hasil yang memuaskan dari badan yang dibentuk atau ditunjuk sesuai dengan ketentuan ayat 2 pasal ini, para petisioner mempunyai hak untuk menyampaikan persoalannya kepada Komite dalam waktu enam bulan.

6.       (a)   Komite akan menyampaikan komunikasi yang diajukan kepadanya secara rahasia kepada Negara Pihak yang dituduhkan melakukan pelanggaran ketentuan-ketentuan Konvensi ini, namun demikian jati diri perorangan atau kelompok perorangan yang bersangkutan tidak boleh dibeberkan tanpa persetujuan mereka. Komite tidak dapat menerima komunikasi yang tidak diketahui jati diri pengirimnya.

(b)   Dalam waktu tiga bulan, Negara penerima harus menyampaikan kepada Komite penjelasan atau pernyataan tertulis yang menerangkan permasalahan itu dan upayaupaya perbaikannya, jika ada, yang mungkin telah diambil oleh negara tersebut.

7.       (a)   Komite akan membahas komunikasi-komunikasi dengan mempertimbangkan semua informasi yang disampaikan oleh Negara Pihak yang bersangkutan dan petisioner. Komite tidak akan membahas setiap komunikasi dari petisioner kecuali jika Komite yakin bahwa petisioner tersebut telah menggunakan semua perbaikan-perbaikan pada tingkat domestik. Namun demikian, ketentuan ini tidak akan berlaku jika penerapan perbaikan-perbaikannya ditunda- tunda secara tidak wajar.

(b)   Komite akan menyampaikan masukan-masukan dan rekomendasi-rekomendasi-nya, jika ada, kepada Negara Pihak yang bersangkutan dan petisioner.

8.       Komite akan memasukan ringkasan komunikasi-komunikasi tersebut dalam laporan tahunannya dan, jika dipandang perlu, suatu ringkasan penjelasan dan pernyataan Negara-Negara Pihak yang bersangkutan serta masukan-masukan dan rekomendasirekomendasinya.

9.       Komite mempunyai wewenang melaksanakan tugas-tugas yang diatur dalam pasal ini apabila paling tidak sepuluh Negara-Negara Pihak pada Konvensi ini terikat dengan deklarasi yang dibuat sesuai dengan ketentuan ayat 1 pasal ini.

Pasal 15

1.       Sebelum tujuan-tujuan Deklarasi tentang Pemberian Kemerdekaan Negara-Negara dan Bangsa-Bangsa Jajahan yang dimuat dalam Resolusi Sidang Majelis Umum 1514 (XV) 14 Desember 1960 tercapai, ketentuan-ketentuan Konvensi ini tidak dapat membatasi hak atas petisi yang diberiakan kepada bangsa-bangsa tersebut oleh perangkat-perangkat internasional atau oleh Perserikatan Bangsa Bangsa beserta badan-badan khususnya.

2.       (a)   Komite yang dibentuk sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat 1 Konvensi ini, akan menerima salinan petisi-petisi dari dan memberikan pendapat serta rekomendasirekomendasinya terhadap petisi-petisi ini kepada badan-badan Perserikatan Bangsa Bangsa yang berwenang menangani masalah-masalah yang secara langsung berkaitan dengan prinsip-prinsip dan tujuan-tujuan Konvensi ini dalam pembahasan petisipetisi dari penduduk Wilayah Perwalian dan Wilayah-Wilayah yang Tidak Berpemerintahan Sendiri dan semua wilayah lain di mana resolusi Sidang Majelis Umum 1514 (XV) berlaku yang berkaitan dengan permasalahan yang berada dalam ruang lingkup Konvensi ini yang diajukan kepada badan-badan tersebut;

(b)   Komite akan menerima salinan laporan-laporan tentang langkah-langkah legislatif, judikatif, administratif atau langkah-langkah lainnya yang berkaitan langsung dengan prinsip-prinsip dan tujuan-tujuan Konvensi ini yang telah dilakukan oleh Penguasa-Penguasa administratf Wilayah-Wilayah tersebut dalam sub ayat (a) ayat dan akan memberikan pendapat dan rekomendasi-rekomendasi kepada badan-badan tersebut.

3.       Komite akan memasukan ringkasan petisi-petisi dan laporan-laporan yang diterima dari badan-badan Perserikatan Bangsa Bangsa kepada Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa dan memberikan pendapat dan rekomendasi-rekomendasi tentang petisipetisi dan laporan-laporan tersebut.

4.       Komite akan meminta Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa Bangsa semua informasi yang relevan dengan tujuan Konvensi ini serta yang ada padanya tentang Wilayah-Wilayah yang disebutkan dalam ketentuan ayat 2 (a) pasal ini.

Pasal 16

Ketentuan-ketentuan Konvensi tentang penyelesaian sengketa atau pengaduan akan diterapkan tanpa mengurangi berbagai prosedur penyelesaian sengketa atau pengaduan lainnya di bidang diskriminasi yang ditetapkan dalam perangkat-perangkat bawahan atau konvensi-konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa dan badan-badan khususnya, serta tidak mencegah Negara Negara Pihak untuk beralih ke prosedur penyelesaian sengketa lainnya sesuai dengan persetujuan internasional umum atau khusus yang berlaku di antara mereka.

BAB III

Pasal 17

1.       Konvensi ini terbuka untuk ditandatangani oleh setiap Negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau anggota badan-badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa, oleh setiap Negara Pihak Statuta Mahkamah Internasional, dan oleh Negara lain yang diminta oleh sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menjadi Negara Pihak Konvensi ini.

2.       Konvensi ini terbuka umtuk diratifikasi. Piagam pengesahan akan disimpankan kepada sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 18

1.       Konvensi ini terbuka untuk aksesi Negara yang diatur dalam pasal 17 ayat 1 konvensi.

2.       Aksesi mulai berlaku pada saat penyimpanan piagam aksesi kepada Sekertaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 19

1.       Konvensi ini akan mulai berlaku pada hari ketiga puluh setelah tanggal penyimpanan piagam pengesahan atau piagam aksesi yang keduapuluhtujuh kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.

2.       Bagi setiap negara yang meratifikasi Konvensi ini atau melakukan aksesi setelah penyimpanan piagam pengesahan atau piagam aksesi yang kedua puluh tersebut, Konvensi ini akan mulai berlaku pada hari ketigapuluh setelah tanggal penyimpananpiagam pengesahan atau piagam aksesinya sendiri.

Pasal 20

1.       Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa akan menerima dan mengedarkan kepada semua negara-negara yang telah atau akan menjadi Pihak Konvensi ini persyaratanpersyaratan yang dibuat oleh Negara-Negara pada saat pengesahan atau aksesi. Negara yang berkeberatan terhadap persyaratan tersebut harus menyampaikan kepada sekretaris Jenderal dalam jangka waktu sembilan puluh hari setelah tanggal penyampaian persyaratn tersebut bahwa ia tidak dapat menerima persyaratan ini.

2.       Suatu pensyaratan yang bertentangan dengan maksud dan tujuan Konvensi ini tidak diperkenankan dan pensyaratan yang berakibat terhalangnya pelaksanaan tugas badanbadan yang dibentuk berdasarkan Konvensi ini juga tidak diperkenankan.

3.       Pensyaratan-pensyaratan dapat ditarik kembali setiap saat dengan pemberitahuan tentang hal tersebut kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pemberitahuan tersebut berlaku sejak tanggal pemberitahuan tersebut diterima.

Pasal 21

Suatu Negara Pihak dapat menarik diri dari Konvensi ini dengan pemberitahuan tertulis kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. Penarikan diri akan berlaku satu tahun setelah tanggal pemberitahuan tertulis diterima oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 22

Setiap sengketa yang timbul di antara dua atau lebih Negara Pihak tentang penafsiran atau penerapan Konvensi ini yang tidak dapat diselesaikan melalui perundingan ataupun prosedur-prosedur yang diatur dalam Konvensi ini dapat mengajukan permasalahan ini, a tas permintaan salah satu pihak yang bersengketa, kepada Mahkamah Internasional untuk mendapatkan keputusan kecuali pihak-[ihak yang bersengketa sepakat untuk menggunakan prosedur penyelesaian yang lain.

Pasal 23

1.       Suatu permintaan untuk mengubah Konvensi ini dapat dibuat setiap saat oleh setiap Negara Pihak melalui pemberitahuan tertulis yang dialamatkan kepada sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.

2.       Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa akan memberikan keputusan tentang langkah-langkah yang perlu diambil, jika diperlukan, dalam menanggapi permintaan tersebut.

Pasal 24

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa akan memberitahukan kepada semua Negara yang diatur dalam pasal 17 ayat 1 Konvensi ini hal-hal sebagai berikut :

(a)     Penandatanganan, pengesahan dan aksesi sesuai dengan ketentuan pasal-pasal 17 dan pasal 18;

(b)     Tanggal mulai berlaku Konvensi ini sesuai dengan pasal 19;

(c)     Komunikasi-komunikasi dan pernyataan-pernyataan yang diterima sesuai dengan pasal 14, pasal 20 dan pasal 23;

(d)     Penarikan diri sesuai dengan pasal 21.

Pasal 25

1.       Teks bahasa Cina, Inggris, Perancis, Rusia dan Spanyol dari Konvensi ini mempunyai kekuatan yang sama dan wajib disimpan pada arsip Perserikatan Bangsa-Bangsa.

2.       Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa akan menyampaikan salinan-salinan Konvensi yang telah disahkan kepada semua Negara yang tergolong dalam kategorikategori yang diatur dalam pasal 17 ayat 1 Konvensi ini.