Make your own free website on Tripod.com

Opsional Protokol

OPSIONAL PROTOKOL
KOVENAN INTERNASIONAL
TENTANG HAK-HAK SIPIL DAN POLITIK


Negara-negara Pihak pada Protokol ini,

Menimbang, bahwa dalam rangka mencapai tujuan Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik (selanjutnya disebut sebagai Kovenan ) dan menerapkan ketentuan-ketentuannya, akan lebih tepat apabila Komite Hak Asasi Manusia yang dibentuk pada bagian IV Kovenan (selanjutnya disebut Komite) untuk menerima dan membahas komunikasi dari individu yang menyatakan dirinya menjadi korban pelanggaran hak-hak yang diatur dalam Kovenan, sebagaimana diatur dalam Protokol ini.

Telah menyetujui bahwa:

Pasal 1

Suatu Negara Pihak dalam kovenan yang menjadi Pihak dalam Protokol ini mengakui kewenangan Komite untuk menerima dan membahas komunikasi dari orang-orang yang tunduk pada wilayah hukumnya, yang menyatakan dirinya sebagai korban pelanggaran terhadap hak-hak yang diatur dalam Kovenan, oleh Negara Pihak tersebut. Suatu komunikasi tidak akan diterima Komite apabila hal tersebut menyangkut Negara Pihak dalam Kovenan yang bukan Pihak dari Protokol ini.

Pasal 2

Dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 1, orang yang menyatakan bahwa hak-haknya yang diatur dalam Kovenan telah dilanggar, dan telah menggunakan semua upaya penyelesaian di dalam negeri, dapat menyampaikan komunikasi tertulis kepada Komite untuk dibahas.

Pasal 3

Komite akan menganggap suatu komunikasi tidak dapat diterima berdasarkan Protokol ini, jika komunikasi tersebut tidak bernama, atau dianggapnya sebagai penyalahgunaan hak penyampaian komunikasi tersebut, atau tidak sesuai denagn ketentuan-ketentuan dalam Kovenan.

Pasal 4

  1. Dengan mengingat ketentuan Pasal 3, Komite akan menyampaikan setiap komunikasi yang disampaikan kepadanya berdasarkan Protokol ini, kepada Negara Pihak pada Protokol ini yang dituduh melakukan pelanggaran ketentuan dalam Kovenan, untuk diperhatikan.
  2. Dalam jangka waktu enam bulan, Negara penerima akan menyampaikan kepada Komite suatu penjelasan tertulis atau pernyataan yang menjelaskan masalah dan upaya penyelesaiannya, apabila ada, yang mungkin telah diambil oleh Negara tersebut.

Pasal 5

  1. Komite akan membahas komunikasi yang diterima berdasarkan Protokol ini, dengan memperhatikan informasi-informasi tertulis yang disediakan untuknya oleh individu dan Negara Pihak yang berkepentingan.
  2. Komite tidak akan membahas komunikasi dari individu kecuali Komite telah berkeyakinan bahwa :
    (a) Masalah yang sama tidak sedang diperiksa berdasarkan prosedur penyelidikan atau penyelesaian internasional lainnya.
    (b) Individu tersebut telah menggunakan seluruh upaya penyelesaian dalam negeri yang ada.
    Hal ini tidak berlaku manakala penerapan upaya penyelesaian tersebut telah diperpanjang secara tidak wajar.
  3. Komite akan menyelenggarakan sidang tertutup pada waktu memeriksa komuniksi berdasarkan Protokol ini.
  4. Komite akan menyampaikan pandangannya kepada Negara Pihak yang berkepentingan dan pada individu.

Pasal 6

Komite akan memasukkan ringkasan dari kegiatan-kegiatannya berdasarkan protokol ini dalam laporan tahunannya berdasarkan Pasal 45 dari Kovenan.

Pasal 7

Seraya menunggu tercapainya tujuan-tujuan dari resolusi 1514 (XV) yang ditetapkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 14 Desember 1960 tentang Deklarasi Pemberian Kemerdekaan pada Negara-negara dan Rakyat Jajahan, ketentuan Protokol ini dalam hal apapun tidak boleh membatasi hak atas petisi yang diberikan pada bangsa ini oleh Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan konvesi-konvensi dan instrumen-instrumen internasional lainnya di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Badan-Badan Khususnya.

Pasal 8

  1. Protokol ini terbuka untuk ditandatangani oleh setiap Negara yang telah menandatangani Kovenan.
  2. Protokol ini harus diratifikasi oleh Negara yang telah meratifikasi atau melakukan aksesi atas Kovenan. Instrumen ratifikasi akan diserahkan pada Sekretaris Jenderal Perserikatan bangsa-Bangsa untuk disimpan.
  3. Protokol ini akan terbuka untuk diaksesi oleh Negara yang telah meratifikasi atau melakukan aksesi pada Kovenan.
  4. Aksesi akan berlaku efektif dengan diserahkannya instrumen aksesi pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk disimpan.
  5. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa akan memberitahu seluruh Negara yang telah menandatangani atau melakukan aksesi pada Protokol ini tentang penyimpanan instrumen ratifikasi atau aksesi.

Pasal 9

  1. Dengan mengingat mulai berlakunya Kovenan, protokol ini mulai berlaku tiga bulan setelah tanggal penyimpanan instrumen ratifikasi atau aksesi yang kesepuluh pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.
  2. Bagi setiap Negara yang meratifikasi atau melakukan aksesi pada Protokol ini setelah disimpannya instrumen ratifikasi atau aksesi yang kesepuluh, Protokol ini mulai berlaku tiga bulan sejak tanggal disimpannya instrumen ratifikasi atau aksesinya sendiri.

Pasal 10

Ketentuan-ketentuan dalam Protokol ini berlaku juga untuk semua bagian dari Negara-negara federal tanpa ada pembatasan atau pengecualian.

Pasal 11

  1. Negara Pihak pada Protokol ini dapat mengusulkan perubahan, dan menyampaikannya pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sekretaris Jenderal kemudian akan mengkomunikasikan usul perubahan apapun kepada Negara-negara Pihak pada Protokol ini dengan permintaan untuk memberitahukan padanya apakah mereka setuju diadakan konferensi Negara Pihak untuk pembahasan dan pemungutan suara atas usulan tersebut.
    Apabila sekurang-kurangnya terdapat sepertiga Negara-negara Pihak setuju untuk diadakannya konferensi, Sekretaris Jenderal akan menyelenggarakan konferensi dibawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Perubahan yang ditetapkan oleh mayoritas Negara Pihak yang hadir, dan pemungutan suara pada konferensi, akan disampaikan pada Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mendapat persetujuan.
  2. Perubahan-perubahan akan berlaku apabila telah disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dan diterima oleh dua pertiga mayoritas dari Negara Pihak pada Protokol ini, sesuai dengan prosedur konstitusi masing-masing.
  3. Apabila perubahan-perubahan berlaku, hal ini akan mengikat Negara-negara Pihak yang telah menerimanya, sedang negara Pihak lainnya masih tetap terikat pada ketentuan-ketentuan dari Protokol ini dan perubahan-perubahan terdahulu yang telah mereka terima.

Pasal 12

  1. Setiap Negara Pihak dapat sewaktu-waktu menarik diri dari Protokol ini dengan membuat pemberitahuan tertulis yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. Penarikan diri akan berlaku efektif tiga bulan setelah tanggal diterimanya pemberitahuan oleh Sekretaris Jenderal.
  2. Penarikan diri dilakukan tanpa mengurangi kesinambungan penerapan ketentuan-ketentuan dari Protokol ini pada komunikasi yang telah disampaikan berdasarkan Pasal 2, sebelum tanggal berlakunya penarikan diri.

Pasal 13

Terlepas dari pemberitahuan yang dibuat berdasarkan Pasal 8 ayat 5 dari Protokol ini, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa wajib memberitahukan semua Negara yang dimaksud dalam Pasal 48 ayat 1 dari Kovenan mengenai hal-hal berikut:

a) Penandatanganan, ratifikasi dan aksesi berdasarkan Pasal 6;

b) Tanggal berlakunya Protokol ini berdasarkan Pasal 9 dan tanggal berlakunya perubahan-perubahan berdasarkan Pasal 11.

c) Penarikan diri berdasarkan Pasal 12.

Pasal 14

  1. Teks Kovenan ini dalam bahsa Cina, Inggris, Prancis, Rusia dan Spanyol, mempunyai kekuatan yang sama, akan disimpan pada arsip Perserikatan Bangsa-Bangsa.
  2. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa wajib mengirimkan salinan resmi dari Protokol ini pada semua Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dari Kovenan.