SITUASI DAERAH KOTA MAKASSAR

GAMBARAN UMUM

Gambaran Umum Kota Makassar

Gambaran Basis Ekonomi :

Kota Makassar Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan dalam basis dinamika perputaran modal dalam pasar ekonomi dan mainstream politik kota Makassar merupakan sentral kekuasaan politik dan kekuasaan ekonomi sehingga dikalim oleh beberapa pemangku kekuasaan birokrasi pemerintahan sebagai Pintu Gerbang Kawasan Timur Indonesia.

Populasi penduduk kota Makassar mayoritas berpendidikan SLTP, SLTA dan untuk Pendidikan Tingkat Diploma dan Sarjana tidak dalam skala mayoritas meskipun banyak yang melanjutkan studi ke pendidikan tinggi, kepercayaan religius sebagian besar menganut Islam Muhamaddiyah, NU, Jama’ah Tabliq, Ahmadiyah, Hizbut Thahrir, Katolik dan Kristen Protestan serta Kristen Pentakosta merupkan kekuatan nomor 2 setelah Islam selain itu terdapat juga Budha dan Khonghuchu serta Hindu, suku terbesar di kota Makassar adalah Bugis dan Makassar, terdapat juga etnis lokal Toraja, Mandar, Luwu serta etnis pendatang, Bali, Jawa, Tionghoa yang sudah mendiami ratusan tahun serta etnis lain. Mata pencarian penduduk kota Makassar sebagian besar distruktur pemerintahan pejabat negara dan PNS, pegawai swasta retail, buruh dll, BUMN, Nelayan, Guru, TNI, POLRI dan pedagang.     

Gerbang masuknya pasokan barang dan hasil Industri yang dikirm melalui transportasi laut keluar dan masuknya diwilayah pabean dan bea cukai adalah melaui pelabuhan Soekarno Hatta (pelabuhan laut Makassar) yang menjadi transportasi kapal penumpang pemerintah seperti PELNI dan kapal penumpang swasta seperti Athirah terdapat juga kapal-kapal fery lokal dan kapal-kapal interlokal serta kapal-kapal asing yang memuat beberapa pasokan dari hasil industri yang diekpor-import dan perdagangan lokal diwilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua (Wilayah Indonesia Timur –INTIM adalah yang paling sering menggunakan media pelabuhan Makassar) serta wilayah provinsi lain dan negara lain.

Sarana transportasi udara terdapat di Mandai yaitu airport Hasanuddin yang terletak pada jalur strategis diantara kota Maros dan kota Makassar, Kawasan Kota Maros merupakan medan darat untuk jalan utama yang dilalui oleh beberapa tranportasi darat kota kabupaten di Sulawesi Selatan.    

Pusat Grosir dan pertokan terdapat di Pasar Central dari hasil perdagangan alat-alat rumah tangga, Textile - Fashion dan elektronik dari merk ternama dan merk lokal di kota makassar terdapat beberapa perbelanjaan Mall diantaranya Mall Ratu Indah (Milik JK), Panakukang Trade Centre, Mall Panakukang Diamond, dan GMTDC, beberapa Mall diantaranya terdapat super-market Ramayana, Hero ( GMTDC Milik Lippo Group James Riadi), pasar tradisional terdapat di Daya (Pasar Daya lama}dan Pasar Pabaeng-baeng, dan Pasar Terong yang menjual belikan hasil-hasil pertanian, pasar semi tradisional adalah Pasar Daya Baru (Milik JK) adalah hasil modifikasi pasar tradisional dan modern karena dibangun beberapa rumah toko (Ruko) yang menjual hasil pertanian, alat-alat rumah tangga, elektronik dan perhiasan emas.

Kawasan industri terdapat di KIMA (Kawasan Industri Makassar)yang terdapat beberapa jenis korporasi industrial : Kopi, Kayu, Rotan, Coklat, Distribusi Minuman Coca-Cola, Mente, Sabun Merk Lokal, Alat-alat rumah tangga dll.

Di kota Makassar terdapat distributor mobil seperti : Bosowa Group milik Achsa Mahmud (Pengusaha Lokal dan Anggota DPD}untuk mobil Mitsubihi dan sepeda motor Jincheng, NV.Hadji Kalla (JK Group) untuk mobil Toyota serta beberapa distributor lain yang dikelola oleh pengusaha lokal mobil Ford.

Dunia perbankan dikota Makassar ada bank pemerintah sepert BI, BNI. BRI, Bank BPD Sulsel, Bank Mandiri, dan perbankan swasta seperti : BCA, Mega Bank, Maspion Bank, Permata Bank, Bank BUKOPIN, Bank Internasional Indonesia serta bank lain termasuk diantaranya ada beberapa BPR.                    

Gubernur  : Amin Syam (Militer/ P.GOLKAR)

Wakil Gubernur : Syahrul Yasin Limpo (Birokrasi PNS/P.GOLKAR)

Legislative terdapat kekuatan dari beberapa partai politik diantaranya adalah :

1). Partai GOLKAR

2). Partai Amanat Nasional (PAN)

3}. PDI-P

4). PKS

5). PDK.

Konflik Ekonomi Politik :

Territory provinsi Sulawesi Selatan dengan beberapa daerahnya seperti kota Makassar dan beberapa Kabupaten pada perkembangannya sampai pada tahun 2006 telah terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia dibidang EKOSOB dan SIPOL yang disebabkan oleh kekuatan struktur pemerintah sehingga menyebabkan terjadinya korban pelanggaran Hak Asasi Manusia, Pelanggaran HAM yang telah terjadi diantaranya adalah :

I). Pelanggaran HAM Ekosob akibat terjadinya konflik agraria yang dilami oleh masyarakat adat Kajang dalam mempertahankan tanah adat (hak ulayat) yang diambil oleh PT.London Sumatera (LONDSUM) terjadi di Kabupaten Bulukumba, 1 tewas dan 3 luka berat serta ditahan oleh aparat kepolisian (POLRES Bulukumba) pada tangal 21 Juli 2006.

II). Pelangaran HAM Ekosob yang dialami oleh masyarakat adat Tollotang diAmparita Kabupaten Sidenreng Rappang dalam mempertahankan kerpercayan lokal warisan leluhur mereka, Negara dalam hal ini pemerintah melakukan diskriminasi sampai sekarang ini–tidak mengakui kepercayaan mereka sebagai agama resmi.

III). Pelangaran HAM Ekosob yang dialami oleh beberapa pekerja industri (buruh) dikawasan industri makassar (KIMA) akibat PHK massal sebanyak 40 (CV.Golden Star) orang sampai dengan 900 (PT.Katingan Timber Celebes) orang yang dilakukan oleh pihak perusahaan dengan tidak memberikan hak pesangon dan tunjangan dapat dilihat pada kasus PT.KTC dan CV.Golden Star pada tahun 2005.

IV). Pelangaran HAM Sipol yang dialami oleh mahasiswa dalam melakukan unjuk rasa menolak calon presiden militer pada tahun 2004 di kampus UMI dan peristiwa KPU di kota Makassar, pada masa lampau ditahun 1996 di kampus UMI juga terjadi kekerasan militer (KODAM Wirabuana) pada aksi unjuk rasa mahasiswa yang menolak kenaikan tarif angkutan kota, 4 mahasiswa meninggal     

V). Pelanggaran HAM Sipol yang dialami oleh masyarakat Sulawesi Selatan yang tersebar di berbagai daerah seperti kota : Makassar, dan kabupaten Maros, Gowa, dan Takalar akibat dari tragedi politik tahun 1965 mereka para korban dituduh terlibat mendukung gerakan G30S, para korban mengalami berbagai bentuk kerugian : Hak Pekerjaan, Hak Hidup, Hak Politik, Hak Pendidikan, Hak Kepemilikan Harta Benda.

VI). Pelanggaran HAM Ekosob yang dialami korban penggusuran masyarakat miskin perkotaan (people poor) di daerah pinggiran kota Makassar seperti kasus penggusuran di panambunan, lette , marisso dan kassi-kassi merupakan bentuk represif dan anti demokrasi yang tidak menghargai nilai-nilai hak asasi manusia dan keadilan dari akibat adanya perampasan tanah dan tempat tinggal yang mereka tempati.

Resume :

1). Diperlukan penguatan demokrasi ditingkatan lokal dengan melakukan gerakan kepeloporan ditingkatan mahasiswa, pemuda dengan kekuatan sipil demokratik. ORMAS, NGO dan ORMAS Partai.

2). Diperlukan advokasi ekstra parlementer dengan melibatkan jaringan multi sector.

3). Mencari peluang ekonomi secara demokratis dan terbuka untuk menopang gerakan secara personal, organisasional atau dan forum local yang menjadi jaringan dari hasil konsolidasi 98.   

Hasil beberapa pertemuan dan sharing disepakati yang berangkat ke Jakarta untuk menghadiri pertemuan konsolidasi angkatan 98 dari perwakilan kota Makassar, adalah :

1). Ir ABDUH BAKRY (Koordinator), CP: 0811-461875.

2). LUKMAN JAYA,

3). ALBERT , CP: 08194115714

4). Ir.IRFAN AB. CP:

5).